Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Kasus Filri, Sahroni Usul Penggantinya Dibahas Usai Pemilu Hindari Politisasi
    Polkum | 2 tahun lalu
    Kasus Filri, Sahroni Usul Penggantinya Dibahas Usai Pemilu Hindari Politisasi

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memastikan belum ada kelanjutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK buntut ditetapkan tersangka di kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sahroni pun mengusulkan agar lebih baik pengganti Firli dibahas setelah 14 Februari 2024.


  • Menjelang Ditahan Firli Memberikan Perlawanan
    Dialetika | 2 tahun lalu
    Menjelang Ditahan Firli Memberikan Perlawanan

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Aksesnya sebagai ketua KPK sudah terputus. Jabatanya dipegang orang lain. Dia juga diultimatum tidak boleh ke luar negeri. Statusnya sebagai tersangka hanya menunggu hari masuk jeruji besi.

    Namun Firli Bahuri yang sudah diberhentikan dari ketua KPK (sementara) tetap memberikan perlawanan. Tidak terima dinobatkan sebagai tersangka. Perang jenderal di kepolisian jadi pembahasan.

  • Wajah Bopeng KPK di Tangan Firli
    Tajuk | 2 tahun lalu
    Wajah Bopeng KPK di Tangan Firli

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bendera integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dikibarkan untuk membebaskan Pertiwi dari korupsi bagaikan “terbakar”. Wajah bopeng lembaga yang diharapkan publik menjadi 'superbody', korengnya semakin jelas.

  • LSM MaTA Kritisi Lawatan Ketua KPK ke Aceh, Diduga Untuk Mengulurkan Waktu Dari Pemanggilan Penyidik
    Polkum | 2 tahun lalu
    LSM MaTA Kritisi Lawatan Ketua KPK ke Aceh, Diduga Untuk Mengulurkan Waktu Dari Pemanggilan Penyidik

    DIALEKSIS.COM | Aceh - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyikapi kedatangan Ketua KPK Firli Bahrluri ke Aceh. Kedatangan Ketua KPK ke Aceh kali ini menjadi sorotan publik secara serius. 

    Lantaran sang ketua berstatus dalam penyelidikan oleh Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK dalam kasus indikasi pemerasan dan penerimaan fasilitas yang dinilai sebagai bentuk gratifikasi atau terjadinya konflik kepentingan dalam penanganan perkara oleh KPK.